84 Views

Problematika Pendidikan di Era Global

Memasuki abad ke-21 perkembangan globalisasi semakin pesat yang ditandai mulai tidak adanya sekat-sekat yang memisahkan diantara Negara-negara di dunia. Hal tersebut tidak lepas dari pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang kian melesat. Globalisasi melahirkan kompetisi yang terbuka dengan Negara-negara di dunia, yang mengharuskan setiap orang untuk siap berpacu dan bersaing dalam menyikapi perubahan yang bergitu cepat dan beragam secara global. Demi menjadi Negara yang mampu bersaing dengan Negara-negara maju di dunia dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik jasmaniah maupun rohaniah. Pengembangan sumber daya manusia yang ideal tersebut dapat diupayakan melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan wahana sentral dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di era global. Untuk  itu perlu dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap insan untuk mengembangkan potensi intelektual dan nilai-nilai yang mencerminkan jati diri bangsa melalui jalur pendidikan. Kebijakan pendidikan harus diupayakan dalam mengembangkan sosok manusia prima yang diidamkan selama ini. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan kita semua.

Masalah Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad terus ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Yang memberikan peluang dan tantangan yang begitu besar bagi kemajuan bangsa ini.

Menyikapi permasalahan mengenai mutu pendidikan di Indonesia yang kian menurun dari tahun ketahun, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan berkenaan dengan hal tersebut. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah masih mengandung kontroversi di kalangan para pemikir pendidikan. Relevansi kebijakan pemerintah terus dipertanyakan demi mencapai keberhasilan pendidikan di Indonesia.

  • Tantangan Pendidikan di era globalisasi

Globalisasi telah memberikan perubahan pada segala aspek kehidupan tidak terkecuali pada bidang pendidikan yang notabenya sebagai wahana dalam mengembangkan potensi manusia yang berkualitas. Sungguh merupakan tantangan yang berat bagi dunia pendidikan kita, ditengah globalisasi kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan semankin meningkat seiring perkembangan globalisasi yang menuntut SDM yang berkualitas. Keefiktifan pendidikan di Negara kita sedang diuji oleh tantangan-tantangan pada jaman ini. Berkait dengan globalisasi, dapat diidentifikasikan tantangan dunia pendidikan, yaitu (a) penyiapan sumber daya yang prima (b) abrasi nilai-nilai budaya bangsa (c) kaburnya identitas kebangsaan (d) kemajuan IPTEK revolusi informasi yang mengaburkan kesadaran nasional dan mengancam intregritas kebangsaan (Lasmawan, 2005 : 18). Keempat tantangan tersebut memaksa perlu dikembangkannya sistem pendidikan yang mampu memenuhi tantangan tersebut sehingga menciptakan peluang-peluang bagi generasi muda kita dalam memasuki era globalisasi.

Dalam Jalal dan Supriadi (2001) dalam Dantes (2007) disebutkan tiga acuan dasar pengembangan pendidikan di Indonesia dalam era reformasi untuk menjawab tantangan global, yaitu acuan filosofis, acuan nilai kultural, dan acuan lingkungan strategis. Acuan filosofis, didasarkan pada abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta idealisasi masa depan. Secara filosofis pendidikan perlu memiliki karakteristik: (a) mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban; (b) mendukung diseminasi dan nilai keunggulan, (c) mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keagamaan; dan (d) mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral. Kesemua ini tidak terlepas dari cita-cita pembentukan masyarakat Indonesia Baru, yakni apa yang disebut dengan masyarakat madani.

Pendidikan kita harus pula memiliki acuan nilai kultural dalam penataan aspek legal. Tata nilai itu sendiri bersifat kompleks dan berjenjang mulai dari jenjang nilai ideal, nilai instrumental, sampai pada nilai operasional. Pada tingkat ideal, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan. Pada tingkat instrumental, nilai-nilai yang penting perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat dan kebanggaan. Pada tingkat operasional, pendidikan harus menanamkan pentingnya kerja keras, sportifitas, kesiapan bersaing, dan sekaligus bekerjasama dan disiplin diri.

Dalam pendidikan berperspektif global, tujuan pendidikan seharusnya tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan tetapi juga pemehaman yang generalisasi, keterampilan-keterampilan dan niali-nilai yang harus dikuasai siswa. Tujuan pendidikan juga harus mengembangkan kemampuan berpikir siswa (Lasmawan, 2005:26). Pengembangan kemampuan berpikir ini penting agar mampu berfikir logis, sistematik, kritis, kreatif, cerdas, terbuka dan mempunyai rasa ingin tahu guna menghadapi semua perubahan jaman.

  1. Sekitar Permasalahan Pendidikan Dasar di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Masalah pendidikan di indonesia sangatlah kompleks, secara permasalah utama pendidikan di Indonesia mencakup pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, dan akuntabilitas pendidikan.

  1. a) Masalah Pemerataan Pendidikan

Masalah pemerataan pendidikan diindikasikan dengan pendidikan yang belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah garis kemiskinan belum mendapat kesempatan merasakan pendidikan yang berkualitas. Alih-alih mendapatkan pendidikan berkualitas, sekolah-sekolah negeri merasa “kewalahan” dalam mengelola anggaran yang disediakan pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sisi lain sekolah tidak diperbolehkan memungut iuran dalam bentuk apapun, padahal dalam peningkatan mutu pendidikan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Alhasil, penyelenggaraan pendidikan di sekolah hanya berjalan seadanya karena terbentur dana operasional. Disisi lain dengan keterbatasan dana tersebut, sarana dan prasaran penunjang pendidikan di sekolah seakan jauh dari standar yang begitu tinggi yang tentunya membawa dampak yang sistemik dalam peningkatan mutu pendidikan.

  1. b) Masalah Relevansi pendidikan

Relevansi pendidikan juga sedang dipertanyakan. Pendidikan di indonesia belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menginnginkan terciptanya manusia yang seutuhnya, yang diindikasikan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sikap yang mengacu nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa. Nilai dan budaya tidak diabaikan dalam proses pendidikan demi menjaga identitas suatu bangsa yang nantinya akan menunjukkan eksistensinya dalam dunia global. Namu sekali lagi, indonesia belum mampu menjaga jati dirinya ditengah moderenisasi.

Berbagai upaya dalam bentuk kebijak telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya dalam implementasi pendidikan di Indonesia telah ditetapkan standar dalam penilaian yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang pada pasal 64 menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik antara lain penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama, akhlak mulia, pendidikan kewarganegaraan dan akhlak mulia dilakukan melalui: a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, serta. b. Ulangan, ujian, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam menciptakan nanusia seutuhnya yang memiliki life skill yang diharapkan dimiliki oleh siswa ukuran yang digunakan adalah penilaian-penilaian di atas. Namun kenyataan sebaliknya justru menunjukan bahwa korelasi antara proses pendidikan selama ini dengan pembentukan kepribadian siswa merupakan hal yang dipertanyakan.

Hal terakhir tadi sangatlah wajar mengingat generasi muda bangsa ini yang mengalami degradasi moral yang sungguh mencengangkan. Tindakan-tindakan di luar nilai-nilai dan budaya bangsa ini menjadi pemandangan yang sudah tidak langka lagi di berbagai media masa baik cetak maupun elektronik. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu bentuk kekurang berhasilan pendidikan kita dalam membekali dan mewariskan nilai dan budaya. Menyikapi hal terakhir tadi, pemerintah melalui menteri pendidikan terus melakukan terobosan-terobosan yang salah satunya sedang digalakkan melalui pendidikan karakter. Menurut hemat penulis, pendidikan karakter seharusnya digalakan sejak dahulu yaitu melalui pengintegrasiannya dengan mata pelajaran kewarganegaraan. Namun sejak dulu pendidikan kewarganegaraan (PKn) tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah, bahkan sampai sekarang PKn masih dipandang sebelah mata dengan tidak mengikutsertakannya dalam jajaran mata pelajaran yang diujiankan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN). Sungguh fakta yang ironis ditengah gencarnya pendidikan nilai didengungkan.

  1. c) Masalah Akuntabilitas Pendidikan

Bercermin dari data yang diampaikan di awal, terlihat bahwa akuntabilitas pendidikan yang masih rendah. Sebagai wahana peningkatan mutu SDM dalam mewujudkan pembangunan nasional, sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sekolah memiliki akuntabilitas terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakannya pada satuan pendidikan. Akuntabilitas pendidikan merupakan kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manejemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Namun kualitas pendidikan masih jauh dari harapan kita semua. Kekurang berhasilan terakhir tadi tidak terlepas dari guru, administrator, orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Para pelaku pendidikan belum mampu mamainkan peranannya secara maksimal dalam era desentralisasi pendidikan.

Para pelaku pendidikan di Indonesi belum mempunyai komitmen yang tinggi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Dilihat dari perspektif kebijakan pemerintah, salah satu contoh yang paling nyata yakni penentuan kelulusan siswa melalui Ujian Akhir Nasional (UAN) pada satuan pendidikan yang meragukan. Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan bahwa kelulusan siswa ditentukan oleh tiga hal. Pertama adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh sekolah, kedua adalah prilaku siswa, dan yang ketiga adalah hasil akhir dari UAN. Penentuan kelulusan ini nampaknya sangat ideal.

Namun dalam konteks kenyataan, kendatipun siswa sudah lulus poin petama dan kedua, tetapi gagal pada poin ketiga, maka siswa bersangkutan dinyatakan gagal/ tidak lulus. Namun apabila lulus poin ketiga saja, maka siswa bersangkutan sudah dinyatakan lulus (Yamin,2009: 120). Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan hanya menitikberatkan pada kemampuan intelektual dan belum menyentuh ranah yang lebih jauh, yaitu penanaman nilai-nilai dan internalisasi kepribadian. Bahkan dalam pelaksanaan UAN membuka terjadi tindak kecurangan, baik dalam bentuk kebocoran instrumen UAN maupun adanya tim sukses yang dibentuk di sekolah agar seluruh siswanya lulus UAN demi citra sekolah maupun daerah. Hal terakhir tadi mengabaikan mutu pendidikan dan hanya mementingkan citra positif, dan jika hal ini terus terjadi bagaimanakah mereka mempertanggung jawabkan mutu sumber daya manusia bangsa ini, di atas kertas ijasah mereka memang memiliki nilai yang tinggi, namun apalah artinya nilai tadi jika hanya sebagai pembodohan bagi generasi muda bangsa ini.

Bercermin dari hal terakhir, ada indikasi bahwa daerah belum mampu mejalankan otonomi dengan tepat, terlebih pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang jauh dari harapan. Pengelolaan dengan desentralisasi pendidikan menuntut pelaku pendidikan yang memiliki kemampuan professional (the right man on the right place) dalam mengelolanya demi terwujudnya pendidikan yang ideal. Mengutip pendapat Chan dan Sam (2005) dalalam bukunya menyatakan, masih banyak daerah di Indonesia yang tidak atau belum siap untuk menerima berbagai kewenangan, termasuk menjalankan kewenangan bidang pendidikan ini. Alasan yang sering terdengar yang digunakan oleh daerah tersebut, diantaranya : (a) SDM mereka belum memadai, (b) sarana dan prasarana mereka belum tersedia, (c) anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah, (d) secara psikologis, mental mereka terhadap sebuah perubahan belum siap, (e) mereka juga gamang atau takut terhadapa upaya pembaharuan. Berdasarkan pendapat terakhir tadi memang tidak berlebihan jika pelaku pendidikan dikatakan belum siap dalam pemberlakuan desentralisasi pendidikan yang menuntut profesionalisme pelaku pendidikan demi tercapainya tujuan desentralisasi yang ideal.

  1. Solusi Atas Problematika Pendidikan Dasar
  2. Manajemen Pendidikan Sebagai Penentu keberhasilan

Manajemen dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan semua orang dan fasilitas agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Mulyasa (2002) menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Manajemen sentralistik yang diterapkan selama ini ternyata belum mambawa pendidikan pada tujuan yang diinginkan dan disinyalir menjadi penyebab buruknya mutu keunggulan pendidikan di negeri ini. Oleh karena itu sudah saatnya dilakukan reformasi dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan desentralisasi pendidikan yang memungkinkan terwujudnya pendidikan berbasis lokalitas-lokalitas tertentu (Yamin, 2009:118)

Pemberlakuan undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menunjukkan pada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu daerah secara mandiri dan demokratis. Undang-undang tersebut mengubah mekanisme kebijakan, jika dulu semua pengambilan kebijakan dilakukan pemerintah pusat,namun kini dilimpahkan menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota. Termasuk pula pengembangan bidang pendidikan yang juga dilakukan oleh masing-masing daerah sehingga pengembangan pendidikan yang dulunya dilakukan secara sentralistik sekarang telah berubah menjadi desentralistik. Di Era otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta urusan wajib pemerintah otonomi. Urusan wajib pemerintah daerah dalam pendidikan adalah (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan, (2) menyelenggarakan pendidikan termasuk memobilisasi alokasi sumber daya potensi daerah. ( Santi, 2009 ). Salah satu bentuk operasional dari desentralisasi pendidikan ialah manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum serta menjadi wujud nyata dari keperdulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dalam masyarakat. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2002 : 11). Pemberlakukan MBS didasari pemikiran bahwa sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah-lah yang benar-benar memahami bagaimana keadaan, kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya akan pendidikan, sehingga dengan adanya kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tersebut secara mandiri, diharapkan relevansi pendidikan dapat tercapai secara optimal. Menurut Bafadal (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa sebenarnya otonomi daerah merupakan peluang vs tantangan bagi peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah, mutu pendidikan lebih berpeluang untuk ditumbuhkembangkan berdasarkan kebutuhan lokal, namun juga sekaligus dengan adanya otonomi daerah satuan-satuan pendidikan (sekolah) ditantang untuk menjadi satuan pendidikan yang bermutu sehingga menjadi agen pengembangan sumber daya manusia yang mampu berpacu dalam membangun daerahnya masing-masing.

Mengutip pendapat Tenner dan De Toro (1992) dalam sebuah bukunya yang berjudul total quality management (TQM) memandang bahwa sebenarnya manajemen mutu terpadu merupakan proses peningkatan mutu secara utuh dan bila prosesnya dilakukan secara mandiri maka manajemen terpadu terdiri dari tiga tahapan, yaitu pertama, perhatian penuh kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Hal ini berarti sekolah mengdentifikasikan keinginan dan harapan para orang tua akan mutu sekolah. Kedua, pembinaan proses yang dilakukan dengan menyusun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki sekolah. Ketiga, dengan keterlibatan total berarti dalam rangka keseluruhan proses peningkatan mutu dituntut partisipasi aktif dan mandiri dari semua pihak, seperti kepala sekolah, guru, pesuruh, orang tua dan masyarakat (Bafadal, 2003:91 )

Pengelolaan mendidikan dengan prinsip-prinsip TQM merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan peranan pendidikan dalam mewujudkan manusia prima sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi tantangan masyarakat global yang serba dinamis dan unpredictable (Lasmawan, 2005:30). Peranserta semua pihak, baik sekolah, masyarakat maupun pemerintah daerah mutlak diperlukan dalam pengimplementasian MBS guna mencapai efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan pengelolaan sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah (Mulyasa, 2002 : 13).

Pada tingkat operasional, kepala sekolah dan guru memiliki peranan yang tidak tergantikan dalam mencapai keberhasilan MBS. Kepala sekolah merupakan motor penggerak dan penentu arah kebijakan, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sedangkan guru memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, monitoring dan peningkatan program pengajaran di dalam sekolah. Bertolak dari hal terakhir tadi, profesionalisme guru dalam implementasi MBS sangat diperlukan guna mewujudkan tujuan MBS secara optimal. Guru dituntut mampu melakukan inovasi di sekolah yang berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki.

MBS memberikan wewenang dalam pengambilan keputasan di masing-masing sekolah. Salah satu pengambilan keputusan yang penting dalam mengembangkan pendidikan berbasis lokalitas daerah yaitu dengan mengembangkan secara serius mata pelajaran muatan lokal. Banyak sekolah mengisis muatan lokal tersebut dengan pelajaran bahasa asing yang cenderung bertolak belakang dengan identitas daerah masing-masing. Seharusnya sekolah lebih memilih memberikan pelajaran yang mencirikan suatu daerah misalnya dengan pemberian mata pelajaran bahasa bali dan penganyam dsb sesuai dengan kelokalan daerah.

Business People Working Outdoors with Work Related Images Above
  1. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Desentralisasi Pendidikan

Bertalian dengan manajemen berbasis sekolah yang merupakan wujud nyata dari desntralisasi pendidikan, pemerintah hendaknya menkaji kembali kebijakan-kebijaknnya selama ini yang berkenaan dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan. Seperti yang dikedepankan di awal, masih ada kebijakan pendidikan yang perlu dipertanyakan, diantaranya (1) kebijakan pemerintah mengenai sekolah yang tidak dibolehkan memungut biaya dari masyarakat, (2) kebijakan pemerintah penentuan kelulusan yang masih rancu, (3) tidak diikutsertakannya mata Pkn dalam UAN. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut masih perlu dikaji ulang.

Pertama, tidak dibolehkan sekolah memungut biaya dari masyarakat. Kebijakan ini dipandang sebagai angin segar bagi masyarakat yang berada kelas ekonomi bawah, namun implikasinya terhadap mutu pendidikan juga sangat besar. Alih-alih memperoleh pendidikan yang bermutu, keterbatasan alokasi dana menjadi penghalang dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah dalam upaya meningkatkan kualitasnya. Sarana dan prasarana pendidikan jauh dari standar yang ditetapkan yang berimplikasi langsung pada mutu pendidikan. Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan di sekolah. Sebagai dampaknya, pendidikan di sekolah hanya dilaksanakan seadanya sesuai dengan ketersediaan biaya yang ada yang tentunya menjadikan pengembangan sekolah tidak berjalan maksimal. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan sebenarnya masih sangat diperlukan, terlebih pada pengeloaan pendidikan yang desentralisasi seperti sekarang ini yang menuntut peranserta.masyarakat sebagai salah satu indikator dalam pencapaian kualitas pendidikan. Mulyasa (2002) dalam bukunya menyatakan bahwa pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut hemat penulis, peranserta masyarakat masih sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat yang mampu demi tercapainya pendidikan yang ideal yang diikuti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Selain itu pemerintah hendaknya secepatnya secara konsisten merealisasikan 20 persen dari anggarannya diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan demi memenuhi pembiayaan di setiap sekolah yang bisa dilakukan dengan menambah alokasi dana BOS kepada masing-masing siswa pertahunnya. Sehingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dapat terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan.

Kedua, kebijakan pemerintah dalam penentuan kelulusan yang masih rancu. Hal ini tercermin dari penentuan pendidikan yang dilihat dari tiga hal seperti yang dijelaskan di depan,mencakup ujian sekolah, sikap siswa dan UAN. Namun dalam kenyataannya poin pertama dan kedua kurang mendapat perhatian, ini dibuktikan apabila siswa lulus poin satu dan dua namun gagl pada poin tiga maka siswa bersangkutan dianggap gagal total, namun apabila poin satu dan dua tidak lulus namun poin ketiga lulus maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Hal ini menggambarkan betapa pemerintah meremehkan penilaian di sekolah dan aspek kepribadian yang ada pada diri siswa. Hal ini sungguh ironis dengan pendidikan karakter yang kencang diteriakkan belakangan ini.

Menurut hemat penulis pemerintah hendaknya menempatkan pendidikan bukan hanya sebagai proses penguasaan ilmu pengetahun dan teknologi namun jauh dari itu pendidikan sebagai wahana pewarisan nilai dan internalisasi kepribadian. Sehingga dalam penilaiannya aspek nilai dan kepribadian siswa tidak dipandang sebelah dengan menunjukkan ketegasannya dalam penyamarataan ketiga poin yang menentukan kelulusan yang dijelaskan di atas. Dengan hal itu diharapkan output pendidikan yang dihasilkan merupakan manusia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak meng-UAN-kan mata pelajaran Pkn. PKn pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. PKn dapat dikatakan sebagai Wahana Pembangunan Watak dan Peradaban bangsa Indonesia. Namun sejak dulu PKn tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah, bahkan sampai sekarang PKn masih dipandang sebelah mata dengan tidak mengikutsertakannya dalam jajaran mata pelajaran yang diujiankan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN). Sungguh fakta yang ironis ditengah gencarnya pendidikan nilai didengungkan.

PKn seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah demi mengatasi segala masalah pendidikan yang bertalian dengan output yang dihasilkan pendidikan yang belakangan ini mendapat banyak kritikan. Banyak yang memandang kemerosotan Moral generasi muda bangsa ini disebabkan kegagalan pemerintah dalam mengelola pendidikan. Hal terakhir tadi tidak berlebihan mengingat kontribusi pendidikan yang teramat besar dalam pewarisan nilai dan internalisasi kepribadian. Berdasarkan pentingnya peranan PKn maka sudah layak dipertimbangkan kembali mengenai mata pelajaran yang di-UAN-kan dan sudah seharusnya mata pelajaran PKn dimasuukan pada daftar mata pelajaran UAN.

  1. Profesionalisme Guru sebagai kunci keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara yang besar. Karena dengan adanya pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Pendidikan merupakan kebutuhan semua orang, karena melalui pendidikan terjadilah proses pemanusiaan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, menusia memilki potensi menjadi baik, begitu pun sebaliknya manusia juga memiliki potensi untuk menjadi tidak baik, maka diperlukanlah upaya untuk menciptakan manusia yang berharkat dan bermartabat, yaitu dengan memberikan pendidikan. Manusia beda halnya dengan binatang, manusia hanya dapat memanusia dengan mendapatkan pendidikan dan tumbuh di lingkungan manusia, sedangkan binatang sudah secara otomatis akan membinatang dengan sendirinya. Pendidikan merupakan upaya sadar yang diarahkan untuk mencapai perbaikan pada segala aspek kehidupan. Dalam upaya pendidikan itulah peranserta orangtua, masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat dan guru sangatlah diperlukan.

Guru sebagai pendidik di sekolah formal memangku jabatan profesional. Guru dapat dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam dunia pendidikan. Sudah kita ketahui bahwa pendidikan berpusat pada pembelajaran. Guru-lah yang merancang dan mengelola proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya memberikan pengetahuan yang sifatnya kognitif saja namun lebih dari itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya pada peserta didik. Dalam implementasinya mutlak diperlukan guru yang profesional agar proses pemanusiaan manusia dapat terjadi secara optimal.

Profesionalisme berasal dari bahasa inggris Professionalism yang secara leksikal berarti sifat profesional. Mendengar kata profesionalisme tentu akan mengundang pemikiran kita pada mutu dan kualitas yang merupakan ciri suatu profesi. Menurut Jasin (dalam raharjo 1997 : 35) menyatakan bahwa profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesinya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan dengan profesinya itu. Lasmawan (2004 : 23) menyatakan bahwa inti dari profesionalisme ialah kemampuan seseorang di dalam profesinya tertentu untuk menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam memberi serfis sesuai dengan kemampuannya itu. Profesionalisme guru menyangkut minimal tiga hal, yaitu : (i) keahlian (expertise), (ii) komitmen dan tanggungjawab (responsibility), dan (iii) keterlibatan dalam organisasi profesi (involvement in professional organizations) (Dantes, 2005)

. Berkaitan dengan itu, kunci utama dalam proses profesionalisasi guru (proses keterjadian profesional) adalah kedisplinan seseorang guru dalam melakukan, mempertahankan dan meningkatkan unjuk kerja profesionalnya. Guru dalam menjalankan tugas profesinya harus mengabdi diri  sepenuh hati, yang ditandai dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan adanya desentralisasi pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab dan otoritas lebih besar  dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak lepas dari peran serta pendidik (guru), dia-lah yang mendisain proses pembelajaran dalam rangka membelajarkan peserta didiknya. Selain itu dalam manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara desentralisasi guru mengemban banyak tugas diantaranya sebagai rekan kerja, pengambil keputusan, dan pengimplementasian program pembelajaran. Guru diharapkan bukan lagi “hanya” memerankan diri dalam pembelajaran yang dibatasi oleh ruang dan waktu, namun harus mampu memerankan dirinya sebagai guru yang universal dalam lingkup yang terbatas, minimal bagi pebelajar dan sekolah dimana dia mengabdikan dirinya (Lasmawan, 2004:1). Dalam rangka implementasi MBS, guru dituntut harus mampu berkreasi dan berinovasi secara terus menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang berkaitan baik dalam proses pembelajaran dalam lingkup ruang kelas maupun peransertanya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan mutu sekolah.

Saudagar dan Idrus (2009) dalam bukunya menyatakan bahwa Guru merupakan kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mereka berada pada titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Apabila kita ingin meningkatkan mutu pendidikan nasional, kita harus meningkatkan mutu profesi guru. (Lasmawan, 2004)

Melihat peran guru begitu kompleks dalam dunia pendidikan, maka peran serta guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sangatlah sentral. Guru menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang disusun pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan mutlak diperlukan guru yang profesional yang ditandai dengan kemampuan dan motivasi kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas profesinya.

Permasalah pendidikan di Indonesia dirasakan begitu pelik. Mulai dari tatanan mikro sampai pada tingkatan mikro memiliki masalah tersendiri yang memberikan nuansa tersendiri bagi kualitas pendidikan di negeri ini. Masalah utama pendidikan di indonesia meliputi tiga hal yaitu, pemerataan,relevansi,dan akuntabilitas pendidikan. Walaupun masalah pendidikan begitu kompleks, namun tidak mungkin tanpa penyelesaian. Dalam upaya menanggulangi permasalah pendidikan yang telah disebutkan di depan maka perlu diperhatikan mengenai pengelolaan pendidikan, kebijakan-kebijakan pemerintah dan profesionalisme guru.

Pengelolaan pendidikan yang desentralisasi memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan berbasis lokalitas daerah. Namun implementasi desentralisasi pendidikan harus didukung kebijakan pemerintah yang diarahakan dalam mendukung setiap langkah sekolah dalam meningkatkan mutunya. Dan pada akhirnya dalam keberhasilan kebijakan pemerintah harus didukung sumber daya yang berkualitas pengimplementasiannya yang ideal. Dalam hal ini profesionalisme para pelaku pendidikan yang ditandai dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugasnya mutlak diperlukan. Melihat pentingnya kontribusi pelaku pendidikan dalam mencapai keberhasilan pendidikan maka sudah seharusnya kita yang bernaung dibawah nama pendidikan mengabdikan diri dengan sepenuh hati dalam upaya penuntasan masalah pendidikan guna mencapai pendidikan yang berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *